Sejarah

Sejarah


Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Adapun FKUB Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2007 dan perubahannya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembentukan FKUB Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2008-2013 didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 202/Kep/2008 dan perubahannya Nomor 155/Kep/2009 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikukuhkan pada tanggal 26 Oktober 2009.  Sedangkan pembentukan FKUB DIY periode 2014-2019 telah disahkan pada 10 Februari 2014 yang dituangkan dalam SK Gubernur No 20/Kep/2014.

Dalam SK Gubernur DIY No. 20/Kep/2014 ditetapkan bahwa susunan dan personalia Dewan Penasihat FKUB DIY yang terdiri dari Pelindung (Gubernur DIY), Ketua (Wakil Gubernur DIY), Wakil Ketua (Kepala Kanwil Kemenag DIY), Sekretaris (Kepala Badan Kesbanglinmas DIY) dan Anggota (Kepala Kepolisian Daerah DIY, Kepala Kejaksaaan Tinggi DIY, Kepala Biro Administrasi Kesra Setda DIY dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY).

Tugas FKUB


Sesuai dengan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan Pergub Nomor 31 Tahun 2008 tugas FKUB DIY meliputi empat hal sebagai berikut:

  1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
  2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
  3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur.
  4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.